//
you're reading...
Idea

Gagasan seputar Pemilu

1. Batasan Parliamentary Threshold (PT) yang 2,5% nggak perlu. Kalau sekarang saja terlihat hanya 9 parpol yang memenuhi syarat, bagaimana 2014 kalau nanti ada parpol “super” yang dapat suara BANYAK BANGET (nggak tahulah saya, legal atau nggak proses dapatnya), sehingga parpol-parpol lainnya dapat suara sedikit secara merata, jangan-jangan tinggal 4 atau parpol nantinya di parlemen. Wah, suara sia-sia bakalan banyak lagi. Menurut saya, batasan PT jangan prosentaselah, intinya cukup begini: Pokoknya SENAYAN hanya dihuni oleh wakil rakyat dari 9 parpol. Terserah pencapaian suara masing-masing dari kesembilan parpol itu, bahkan kalaupun parpol ranking ke-9 dapat 1% suara ya biarin saja masuk ke DPR. Ini lebih demokratis. Bahkan kalau memang lebih di-simple-kan hanya 7 parpol di Senayan nggak masalah. Yang penting batasannya jangan prosentase suara, langsung urutan perolehan saja.

2. Semua Parpol yang eksis di DPR dapat mengajukan Capres-Cawapres. Logika politik, semua parpol yang masuk Senayan mestinya dapat hak mengajukan Capres-Cawapres dalam Pilpres. Nggak usah batasan suara ataupun jumlah kursi yang dipunyai, tidak perlu double standard dalam berdemokrasi. Rakyat yang menentukan. Apalagi ini khan Rejim Presidensial.

3. Pilpres cukup SATU PUTARAN saja. Nggak perlu ada putaran kedua. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara, jika ada Capres-Cawapres yang langsung dapat suara terbanyak dengan selisih 10% lebih banyak dari pasangan Capres-Cawapres di ranking bawahnya. Ini sudah cukup legitimate kok. Alasan saya simple saja, alangkah bagusnya kalau (rencana) biaya Pilpres putaran kedua yang mencapai  Trilyunan itu “dibagikan” saja ke rakyat Indonesia, bisa dalam bentuk projek-projek padat karya, semacam infrastruktur, atau projek/program ekonomi lainnya, yang penting bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, sekaligus mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, serta menggerakkan roda ekonomi di daerah-daerah, daripada uang trilyunan jadi kertas suara doang! Toh, demokrasi nggak harus berboros-boros. Apalagi masih banyak aset/uang negara yang “lenyap” ditelan koruptor.

[Drs. H. Mardoto, M.T. , Penggugah Jiwa Kewarganegaraan, Tinggal di Yogyakarta]

About Mardoto

A Lecturer of IDAFA.

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: