//
you're reading...
News

Analisis : Pakta Politik 2009

BERBAGAI manuver koalisi politik digalang elite politik dan politik petinggi partai selama sebulan terakhir kini tampak mulai mengerucut membuahkan hasil. Bisa diprediksi tiga blok politik bakal mewarnai pencalonan presiden-wakil presiden: blok politik Jusuf Kalla-Wiranto yang sudah secara terbuka mendeklarasikan diri, disusul kemudian pasangan Megawati Soekarnoputri dengan kemungkinan besar Prabowo Subianto dan pasangan Susilo B Yudhoyono yang belum juga jelas entah Hatta Radjasa atau Hidayat Nurwahid sekalipun sekarang santer disebut-sebut nama Budiono.
Ketiganya masing-masing mewakili blok tengah (Golkar-Hanura), blok kiri (PDIP-Gerindra) dan blok kanan (Demokrat-PAN/PKS). Sedangkan calon-calon partai-partai kecil lainnya, seperti PKB, PPP sebagai cadangan, yang kemungkinan besar sebagai partai politik berbasis massa Islam, lebih condong ke sayap politik kanan atau kalau tidak sedikit mengarah ke sayap politik tengah.
Sebagai sebuah format politik, ketiga sayap politik itu boleh dikata merupakan format politik sangat ideal. Selain kelihatan lebih jelas di mata publik sehingga mempermudah publik menentukan pilihan-pilihan politiknya, juga dengan itu bisa diharapkan berlangsung konsolidasi kekuatan-kekuatan politik dominan. Dengan format politik seperti itu bisa dibayangkan bagaimana komposisi kekuatan politik nasional yang akan mengisi lembaga penyelenggaraan pemerintahan ke depan, lembaga eksekutif dan legislatif tahun 2009-2014.
Namun, format politik kelihatan bagus di permukaan saja tidak cukup. Dibalik itu harus ditopang substansi nilai dan kerangka kerja politik memadai mendasari terbentuknya sebuah koalisi politik kuat dan kokoh di tingkat nasional mampu mengatasi berbagai problema dihadapi bangsa.
Sejauh ini, setidaknya dari berbagai manuver politik dilakukan elite, terkesan masih dangkal dalam kemampuannya membangun basis atau fondasi prinsip-prinsip nilai dijadikan pijakan bagi terbentuknya koalisi yang kuat. Pragmatisme politik jangka pendek masih kuat mewarnai berbagai penggalangan koalisi dilakukan selama ini. Pembentukan komitmen nilai dan visi politik baru masih jauh dari harapan.
Koalisi politik dikatakan kuat bila dilandasi oleh pakta politik
atau kesepahaman dan kesepakatan politik bersama, di antara kekuatan-kekuatan politik dominan, untuk dijadikan acuan bersama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penting juga disertai kontrak politik dan kerangka kerja memadai untuk mewujudkannya dalam praktik kebijakan dan kehidupan politik nyata. Meskipun sifatnya masih komitmen dan rencana, namun hal itu memberikan kepastian politik tersendiri bagi perjalanan bangsa ke depan.
Pakta politik 2009 semacam itu sangat kita harapkan lahir dari koalisi kekuatan politik dominan di Tanah Air untuk mengatasi berbagai persoalan politik dihadapi bangsa. Seperti krisis legitimasi, merosotnya kualitas demokrasi, ketidakpastian dan dinamika politik dan stabilitas politik serta kemajuan pembangunan bangsa. Visi dan arah politik sangat dibutuhkan untuk membawa kapal demokrasi dan kemajuan bangsa ke depan.Pembentukan koalisi politik semacam itu memang membutuhkan kapasitas khusus dalam rancang bangun politik, kekuasaan dan penyelenggaraan kenegaraan (statecrafmenship) dari kalangan elite dan petinggi partai. Selain diperlukan sikap kenegarawanan, juga kepiawaian dalam berdiplomasi dan bernegosiasi dengan lawan maupun kawan politik demi kemajuan bangsa ke depan.
Dalam soal ini, barangkali kita bisa belajar dari para founding father republik tercinta bagaimana beliau-beliau melakukan rancang bangun politik, kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Meski diwarnai penuh perdebatan dan perbedaan fundamental dalam idiologi dan visi memandang masa depan bangsa, tetap mengedepankan kepentingan nasional dalam semangat kolegial. Hasilnya, seperti kita nikmati sekarang, kita memiliki konstitusi dan fondasi dasar yang kuat dalam bernegara, berbangsa dan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam konteks kehidupan politik nasional sekarang, dimasa-masa transisi politik seperti ini, kita memerlukan revitalisasi penguatan substansi dan prinsip-prinsip nilai kehidupan berbangsa, bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan ini. Tiga atau empat, pilar prinsip nilai fundamental utama setidaknya harus dijadikan pegangan dalam pembentukan setiap koalisi, yaitu mengedepankan kesatuan-persatuan nasional, memajukan demokrasi, mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi bangsa. Komitmen semacam itu bisa memberi kepastian pada arah perjalanan bangsa ke depan.
Revitalisasi nilai kesatuan-persatuan nasional penting ditekankan karena ada tanda-tanda kehidupan politik nasional kita semakin kencang mengarah ke persaingan politik ideologis yang semakin menajam. Menguatnya blok-blok politik, kanan, kiri dan tengah, dalam koalisi dibangun selama ini memang sangat penting bagi kemajuan demokrasi, memperbanyak pilihan-pilihan sehingga warga negara lebih rasional dalam menentukan pilihan politik. Namun, hal itu harus disertai rancang bangun politik, kekuasaan dan pemerintahan memadai dari masing-masing blok koalisi dalam kerangka kepentingan nasional lebih besar dan berjangka panjang.
Memajukan demokrasi menjadi pilar kedua, karena hanya melalui demokrasi kita bisa memajukan kehidupan berbangsa, bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam situasi politik apapun, demokrasi, musyawarah dan mufakat yang berhikmat kebijaksanaan, harus menjadi pegangan. Demikian itu penting kita tekankan karena, kita sebagai bangsa seringkali lupa dengan prinsip ini, sehingga berkali-kali jatuh dalam politik otoritarian ketika menghadapi kesulitan pencapaian konsensus nasional. Godaan untuk itu masih sangat besar mengingat sejarah masa lalu perpecahan ideologi nasional kita.
Dengan demokrasi kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan. Prinsip ketiga ini melandasi koalisi dalam pencapaian tujuan. Kerangka kerja pembangunan demokrasi ekonomi, atau democratonomics, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat penting ditekankan. Prinsip demokrasi ekonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi komitmen dalam setiap koalisi politik dibangun.
Politik adalah kepentingan. Dan kita semua tahu. Terbentuknya blok-blok koalisi politik, dibalik itu menggendong sejumlah kepentingan ekonomi-politik, bagaimana pun indahnya konstruksi ideologi dibentuk. Tanpa itu niscaya koalisi bisa terbentuk. Karena itu, platform yang jelas untuk memajukan ekonomi dan politik bangsa harus ditekankan dalam setiap pembentukan koalisi. Agar kita tidak terjebak pada kepentingan ekonomi-politik sesaat. Hanya mementingkan kepentingan golongan atau blok politik masing-masing, yang bisa merugikan kemajuan bangsa secara keseluruhan. (Penulis adalah Sosiolog UGM) SumberBerita

About Mardoto

A Lecturer of IDAFA.

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: