//
you're reading...
News

Golput tinggi, kualitas Pileg rendah

Angka golput yang mencapai 49 juta suara menandakan rendahnya kualitas pileg yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, parpol dinilai gagal dalam memberikan politik ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Daniel Zuchron, Ahad (10/5). “Penyebab golput itu ada dua, yaitu teknis dan ideologis,” kata Daniel. Golput teknis disebabkan buruknya KPU dalam menjaring pemilih dalam sosialisasi pemilu. Golput ideologis disebabkan oleh gagalnya parpol dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat maupun konstituennya.

Menurut Daniel, hal itu diperparah dengan buruknya desain dan jadwal pemilu yang buruk. “Sehingga, pemilih jenuh dalam mengikuti rangkaian pemilu,” katanya. Golput, lanjut Daniel, merupakan potret adanya suara rakyat yang hilang. Akibatnya, pemilu menjadi tidak berkualitas. Dia berharap agar hal itu tidak terulang dalam pilpres. “Pendidikan politik kepada pemilih dan sosialisasi pemilu harus diintensifkan,” kata Daniel. Sehingga, lanjutnya, akan terbangun kesadaran politik yang aktif bagi rakyat karena saat ini kesadaran politik masih rendah. “Pemilih masih belum terbangun kesedaran aktif karena negara gagal membangun keberpihakan kepada rakyat,” ujar Daniel. KPU, katanya, harus berintrospeksi atas kegagalan pileg dalam membangun sistem sosialisasi dan informasi pemilu agar pemilu benar-benar menjadi gerakan rakyat.

Sementara, Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Arp Musthopa, mengatakan, tingginya angka golput menandakan rakyat makin tidak percaya terhadap elit dan institusi pemilu untuk mengubah nasibnya. “Bahkan, masyarakat mulai terlihat apatis dan cuek terhadap elit,” katanya. Arip menambahkan, hal itu merupakan buah dari politik elitis yang ditampilkan oleh elit, yaitu menjadikan suara rakyat semata sebagai komoditi dan interpretasi berdasarkan kepentingan subjektif elit sendiri. “Contohnya, untuk bagi-bagi jabatan dan sumber daya politik atau ekonomi,” katanya. Arip menilai, tingkat partisipasi masyarakat yang diperoleh elit pun sebagian karena mobilisasi dengan politik uang. “DPT (Daftar Pemilih Tetap) bisa jadi pendorong penting dari rendahnya partisipasi pileg, namun tidak adanya protes keras dari masyarakat atas masalah DPT itu menunjukkan sikap apatis masyarakat,” katanya. “Kecenderungan ini sangat membahayakan demokratisasi karena kita belum sepenuhnya lepas dari fase transisi,” katanya. Arip menambahkan, tingginya golput merupakan lampu kuning bagi demokratisasi. Semua komponen yang terlibat dalam pemilu harus mengevaluasi pandangan dan perilaku politiknya. SumberBerita

About Mardoto

A Lecturer of IDAFA.

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: