//
you're reading...
Analisis

Neolib, Tina & neomakelarisme

Saya tersenyum kecut, ketika sedang pening mendengar wejangan Victor Magdaraog, ‘guru’ strategic leaderships yang training-nya sedang saya ikuti pekan lalu, tiba-tiba menerima SMS soal perang opini mengenai neoliberalisme dalam pemilu presiden kali ini.

Senyum tambah kecut ketika kemudian perang mazhab itu dikaitkan dengan profesi dan keberpihakan. “Ben wae,” pikir saya, sambil meyakini bahwa asumsi itu muncul karena si pembuat asumsi telah kehilangan konteks gambar besarnya. Ibarat meraba gajah di kegelapan. Apalagi, dalam dialog milis yang terus mengalir di BlackBerry, diskusi mengenai neolib ramai sekali. Tanggapannya beragam, dari yang serius hingga yang, bahkan, dibuat banyolan.

Tak ayal, istilah ‘neoliberal’ kini menjadi sangat populer. Popularitas neoliberal, kalau dibuat penelitian oleh lembaga survei, barangkali tak kalah populer dengan JK-Win dan Mega-Pro yang sedang harap-harap cemas untuk menuju ke Istana. Barangkali juga tak kalah populer dengan SBY (yang berpasangan dengan Boediono), yang “confi dent tapi dagdigdug”, apakah bisa kembali menghuni Istana,
atau malah ‘mudik’ ke Cikeas. Buat saya, geli saja ketika mengikuti berbagai wacana di media, di milis-milis, di kalangan
facebookers, para bloggers, atau melalui pesanpesan pendek, yang mengaitkan neoliberal dengan penampilan, kesederhanaan hidup, bahkan integritas pribadi seseorang.

Dan makin geli pula, ketika kemudian secara terbuka, para kandidat presiden ini saling bantah, dan seolah-olah mencoba perang ideologi ekonomi, atau mencoba menepis label ideologi neoliberal itu–saya lebih suka menyebutnya sebagai mazhab neoliberal–untuk
menggaet suara pemilih pada Pemilu 8 Juli nanti. “Yok opo, naik kereta dan cara berpakaian kok dikaitkan dengan neolib atau tidak,” ujar rekan saya yang dialek Jawa Timur-nya kental sekali. Tentu kalimat itu merujuk pada strategi kampanye Fox Indonesia, yang berusaha keras mencitrakan SBY-Boediono bukanlah seperti yang dibicarakan orang, dekat dengan neoliberalisme.

Padahal, mazhab ekonomi neoliberal sesungguhnya adalah tindakan dan pilihan kebijakan, bukanlah ucapan atau pakaian. Dari aneka bacaan, saya mencoba memahami bahwa neoliberalisme sesungguhnya adalah sebuah doktrin kebijakan berbasis perdagangan dan investasi bebas.

Karena itu, mudah dimengerti, inti kebijakan neoliberal dalam terjemahan bebas adalah “pasar bebas” dan “perdagangan bebas”. Saya sengaja menghindar memakai istilah free market dan free trade, khawatir dianggap pengin kelihatan mentereng, atau bahkan dituduh mencontek gaya bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang selalu ‘padat’ dengan istilah asing.

Model kebijakan neoliberal dijabarkan sebagai langkah menghilangkan segala bentuk hambatan dalam perdagangan internasional dan investasi. Dengan begitu, negara (diharapkan) mendapatkan manfaat dari perbaikan kesejahteraan masyarakatnya, yang dicapai
melalui peningkatan perdagangan (ekspor-impor) serta aliran dana investasi. Sederhana bukan? Para penganut model kebijakan
ini berkeyakinan, “pasar yang tidak diatur adalah cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang akan memberi manfaat bagi setiap orang.”

Sekadar meringkas bacaan saya, kebijakan neoliberal yang lazim adalah pemangkasan subsidi dalam anggaran pemerintah, lagi-lagi dilakukan atas nama “mengurangi campur tangan pemerintah”, sambil tetap memberikan subsidi dan insentif pajak bagi pelaku bisnis.
Contoh terbaik dalam hal ini adalah pemangkasan subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan hampir semua presiden yang pernah berkuasa di Indonesia. Contoh ekstrem lainnya adalah pemberian blanket guarantee yang melahirkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga lebih dari Rp400 triliun pada krisis 1997/1998, yang mencerminkan ambiguitas kebijakan neoliberal ini.

Ada pula contoh yang kerap disebut-sebut, yakni deregulasi yang bertujuan menghapuskan peranan pemerintah untuk meningkatkan kebebasan berusaha, serta kebijakan privatisasi.

Memang, doktrin neoliberal hampir tak pernah disebut dalam kebijakan pemerintah kita. Namun, kemudian Anda bisa melihat dampak model kebijakan ala neoliberal itu dengan jelas: jurang antara si kaya dan si miskin yang kian melebar.

Tanpa perlu khawatir disebut penggemar musik dangdut, lirik pedangdut Rhoma Irama barangkali pas benar melukiskan potret besar itu: “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin…”

Tina
Saya jadi ingat Margareth Tatcher, mantan Perdana Menteri Inggris, yang dijuluki “Wanita Besi” karena kebijakan-kebijakannya yang keukeuh. Ia pemimpin yang fi rm, tak peduli pada kritikan orang, asal yakin tujuan dan jalannya benar.

Bukan karena keberhasilan Inggris dalam privatisasi korporasi pelat merahnya, kalau kemudian saya usung kebesaran Tatcher. Akan tetapi, lebih karena Tatcher suka Tina. Jangan salah paham, ini bukanlah Tina si caddy mahal temannya Rhani. Juga bukan
Tina Turner, artis yang terkenal itu, tapi Tatcher amat terkenal dengan akronim “There Is No Alternative” alias TINA. “Tak ada pilihan lain!” untuk sebuah kebijakan yang diyakininya benar.

Ini jelas beda dengan karakter para kandidat presiden Indonesia. Mungkin takut tertular virus R4N1 yang menjebloskan bos KPK ke penjara, para kandidat presiden kita pun ogah mengenal Tina. Di atas kertas, para kandidat presiden seolah-olah kehilangan
pegangan, juga keyakinan akan substansi yang perlu diperjuangkan.

Kini, “saling bantah” menjadi menu makanan kita seharihari. “Kami bukan neolib dan tak paham neolib,” menjadi kalimat yang biasa.
Padahal, barangkali para calon pemilih mereka ingin mendengar satu keyakinan yang kuat dan teguh: “Apa salahnya menjadi neoliberal?”, jika itu merujuk pada SBY-Boediono.

Begitu pula, “Apa salahnya punya bisnis keluarga?” jika pertanyaan itu mengarah pada JKWin, atau pasangan Mega-Pro. Justru yang terpenting adalah seberapa jauh semua keyakinan itu mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat luas. Mengapa
takut dengan aneka label itu, jika diyakini akan mampu mencapai tujuan untuk kesejahteraan rakyat? Sebaliknya, yang terjadi
justru di luar perkiraan. Ketika perdebatan para capres jauh keluar dari substansi dan ekspektasi, pertunjukan yang kita lihat adalah praktik dagang sapi yang sangat kentara dalam perebutan mitra koalisi.

Saya khawatir, adegan panggung pilpres dengan latar belakang politik macam itu akan makin menjauhkan kita dari substansi negara kesejahteraan itu sendiri. Tak salah rupanya kalau ada yang bilang, ini seperti neomakelarisme.

Tak heran pula, di Facebook, kolega saya berkomentar pendek: “Bagaimana kalau kita nggak usah punya presiden, tapi sistem dan birokrasinya semuanya berjalan dengan baik?” Silakan saja. Referensi

About Mardoto

A Lecturer of IDAFA.

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: